Ahmad Sahroni Desak KPK Selidiki Karyawan yang Terlibat Pungli Rutan: Jangan Tebang Pilih!
Anggota Dewas KPK Albertina Ho, Senin (15/1), mengatakan perkiraan nilai pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) KPK mencapai Rp6,148 miliar.
Sebanyak 93 pegawai KPK diduga terlibat dalam praktik pungli di Rutan KPK. Albertina kemudian menjelaskan nominal yang diduga diterima para pihak terkait perkara pungli tersebut bervariasi. Albertina menyebut penerima terbesar mencapai Rp 504 juta.
Kasus ini pun lantas juga turut mengundang perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Politikus Partai NasDem tersebut ingin seluruh oknum yang terlibat di dalam kasus pungli Rutan KPK, agar segera diusut tuntas.
“Kasus ini kan disinyalir sudah terjadi sejak 2018, itu berarti sudah sekitar 6 tahun yang lalu. Makanya, saya minta KPK dan penegak hukum lainnya, agar memproses seluruh oknum pelaku yang terlibat. Baik itu yang masih bekerja di KPK, ataupun yang sudah tidak. Jangan sampai karena pegawai sendiri, jadi ada tebang pilih dalam kasus ini. Semuanya harus bertanggung jawab di hadapan hukum yang berlaku,” ujar Sahroni dalam keterangan (17/1).
Lebih lanjut, menurut Sahroni, ketegasan KPK dalam menyelesaikan kasus ini akan sangat memperlihatkan komitmen KPK dalam memberantas segala bentuk penyelewengan, termasuk yang terjadi di internal instansinya. Karenanya, Sahroni ingin kasus ini bisa segera dituntaskan.
“KPK harus bisa tunjukkan kepada masyarakat bahwa, komitmen KPK dalam memberantas korupsi dan suap itu memang tajam ke segala arah. Seperti situasi yang sedang dihadapkan pada saat ini, 93 pegawai internal, atau bahkan bisa lebih, terlibat pungli. Nilainya fantastis, milyaran. Bertahun-tahun tidak ketahuan. Nah, masyarakat kini sedang memantau, nih, tindakan tegas apa yang akan KPK lakukan? Apakah bisa KPK selesaikan ini tanpa drama?,” tambah Sahroni.
Oleh karena itu, Sahroni berharap langkah KPK dalam menghadapi situasi ini bisa tetap tegas dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor apa pun.
“Jadi KPK harus jawab seluruh keraguan-keraguan itu. No kompromi, meski ini melibatkan pegawai sendiri,” tutup Sahroni.
(责任编辑:知识)
- Waterpark di Bekasi Dibongkar karena Langgar Aturan, 2 Menteri Turun Langsung
- Tak Hanya Salurkan Beasiswa, WIKA dan BUMN Karya Bangun Infrastruktur Pendidikan di IKN
- LPS Jamin Indonesia Tidak Akan Krismon Lagi seperti Tahun 1998
- Kementerian ATR/BPN: Sertifikat Hak Pakai Istana Negara Jadi Simbol Kemajuan Indonesia
- Panji Gumilang Diduga Lakukan Korupsi dan Penggelapan Selain TPPU, Polri: Berdasarkan LHA dari PPATK
- Daftar Desa Wisata Terbaik UNWTO 2023, Ada Indonesia
- Tak Sembarangan, 5 Prosedur Ini Harus Dipenuhi saat Sesi Foto Newborn
- Ironi dari Tempat
- Adik Zulkifli Hasan Divonis 12 Tahun Penjara
- Gapai Kemuliaan Roadshow, Program Dakwah Interaktif dan Inspiratif
- 6 Janji Prabowo Subianto di Pidato Jadi Presiden, Berantas Korupsi hingga Kemiskinan
- WHO Minta China Ambil Tindakan untuk Setop Lonjakan Penyakit Misterius
- KPK Jadwalkan Pemeriksaan Dirut Pupuk Indonesia Logistik
- Kapan Hari Guru Nasional 2024? Cek Jadwalnya di Sini
- 7 Destinasi Wisata Alternatif Terbaik di Indonesia Selain Bali
- Puan Maharani Tegaskan PDIP Tak akan Masuk Kabinet, Tapi Tetap Dukung Pemerintahan Prabowo
- Tak Hanya Salurkan Beasiswa, WIKA dan BUMN Karya Bangun Infrastruktur Pendidikan di IKN
- Resep Putu Ayu, Kue Bolu Imut Bertabur Kelapa yang Lembut
- Bangun 101 Kampung KB, Gayo Lues Integrasikan Pembangunan Desa dengan Intervensi Penurunan Stunting
- Sempat Bebas, Ronald Tannur Kini Kembali Ditangkap di Surabaya