Pemerintah Siapkan Satgas PHK, Antisipasi Gelombang Pemutusan Kerja di 2025
Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali mencuat dan menghantui berbagai sektor industri di tahun 2025. Menanggapi kekhawatiran ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Ia mengungkapkan bahwa potensi PHK sudah diprediksi sejak akhir tahun lalu dan kini menjadi tantangan strategis yang harus dihadapi bersama.
"Seperti saya sampaikan, sejak awal tahun, akhir tahun yang lalu kan kita sudah memprediksi bahwa PHK itu akan menjadi sebuah tantangan strategis di tahun 2025. Jadi tidak hanya perhotelan, tapi kemudian investasi padat karya dan seterusnya," ujar Yassierli dalam konferensi pers yang digelar di Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (28/5/2025).
Baca Juga: Belajar dari Kejatuhan Sritex, Pemerintahan Prabowo Diminta Harus Atasi Kasus PHK di Sektor Padat Karya
Ancaman PHK memang menyebar luas di berbagai sektor, mulai dari industri padat karya hingga sektor perhotelan yang belakangan cukup terdampak. Namun, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menghadapi situasi ini. Salah satu strategi utama adalah peluncuran Satgas PHK yang bertugas mengawal seluruh proses mitigasi.
"Sebenarnya Satgas PHK ini tinggal menunggu launching. Seperti yang saya sampaikan, Satgas PHK ini tidak hanya bicara tentang memitigasi PHK, tapi adalah satu satuan tugas yang akan meng-coverdari hulu ke hilir," jelas Yassierli.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan program reskillingdan upskillingbagi masyarakat agar dapat bertahan dan bersaing di tengah perubahan industri yang cepat.
Baca Juga: Antisipasi PHK Massal, Pemerintah Diminta Perkuat Perlindungan Buruh dan Deregulasi Industri
Lebih lanjut, Yassierli menyebut bahwa Satgas PHK nantinya akan bertugas meninjau ulang berbagai regulasi dan kebijakan yang mungkin turut mempengaruhi dinamika ketenagakerjaan dan ekonomi secara luas.
Meski belum mengungkapkan tanggal pasti peluncurannya, Yassierli meyakinkan bahwa Satgas PHK akan segera diresmikan. Pemerintah, melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, terus menyusun langkah strategis demi menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan mengurangi dampak PHK yang diprediksi akan meningkat tahun ini.
(责任编辑:焦点)
- ·FOTO: 'Ngafe' Bareng Anabul di Irak
- ·Dear Mas Anies! Daripada Hamburkan Dana Gelar Formula E, Mending Bantu Warga Terdampak Pandemi
- ·Anies Baswedan Ganti Dirut PAM Jaya dan Pasar Jaya Jelang Akhir Swastanisasi Air
- ·Miss Supranational 2024 Harashta: Banyak yang Suka Budaya Indonesia
- ·日本读美术大学的条件是什么?
- ·RICE, Cara Atasi Cedera Wajib Diketahui Pelari Pocari Sweat Run 2024
- ·PT Trinitan Metals and Mineral Tbk Digugat Wanprestasi Senilai ¥1,3 M oleh Perusahaan Jepang
- ·Antisipasi Penimbunan, Satgas Pangan Polri Lakukan Monitoring Harga dan Gudang Beras
- ·米兰理工设计专业有哪些?
- ·Penyebab Kematian Ibu
- ·Ramai Kisah Cinta Han So Hee
- ·PTUN Batalkan Kenaikan UMP DKI Jakarta, Pengamat: Ingat Provinsi Hanya Kepanjangan Tangan Pusat
- ·Jangan Anggap Sepele, 7 Kebiasaan Penyebab Kanker yang Wajib Dihindari
- ·Akomodir Remaja SCBD, Polda Metro Jaya Bakal Fasilitasi Citayam Fashion Week?
- ·Rektor UI Tetapkan Prof. Yulianti, PhD sebagai Dekan FEB UI 2025
- ·6 Rekomendasi Suplemen untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- ·7 Jenis Olahraga untuk Cegah Pikun, Salah Satunya Joget TikTok
- ·Pemprov DKI dan Kota Bekasi Jalin Kerja Sama untuk Akses Modal UMKM
- ·Anggota KPPS Meninggal, Benarkah Kelelahan Bisa Picu Kematian?
- ·Keji, Suami di Sidoarjo Banting dan Cekik Leher Istri Siri hingga Tewas