DKI Jakarta Raih Penghargaan dari BNPB, Wakil Anies: Ini Hasil Kolaborasi Seluruh Warga Ibukota
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan penghargaan bidang penanggulangan bencana tahun 2021 kepada Pemprov DKI Jakarta pada Rabu (10/3/2021) kemarin. Pemprov DKI Jakarta menerima penghargaan kategori Penyiapan Perencanaan Kesiapsiagaan dan Kajian Risiko Bencana.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, penghargaan ini dapat diraih tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektoral yang terjalin dengan baik di Jakarta.
Baca Juga: Gubernur DKI Pamer Kegiatan Hubungan Diplomatik, Netizen: Pak Anies Nggak Ambil Job Presiden Kan?
"Semua petugas lintas Dinas, ASN, semua warga Provinsi DKI Jakarta berkontribusi besar untuk penghargaan ini. Semua berhak berfoto dengan penghargaan ini, kami hanya mewakili," kata Ariza setelah menerima penghargaan secara virtual.
Dia menuturkan, penghargaan itu semakin memotivasi Pemprov DKI Jakarta untuk terus meningkatkan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengantisipasi dan menangani dampak bencana di Jakarta.
"Penghargaan ini bukan hanya untuk Pemprov DKI Jakarta, tetapi juga seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang telah bahu-membahu bersama kami menanggulangi bencana, khususnya pada masa pandemi COVID-19 di Jakarta," tuturnya. Ariza menambahkan, penghargaan tersebut dapat diterima lantaran hasil kolaborasi yang baik, gotong-royong semua pihak, baik di lingkungan internal Pemprov DKI Jakarta maupun pihak eksternal.
"Juga TNI-Polri, Tagana, LSM, ormas-ormas, seluruh masyarakat. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kolaborasi dan kerja sama yang baik ini," ucapnya. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran BNPB maupun masyarakat Indonesia atas penanganan krisis kali ini.
Namun, Presiden Jokowi juga mengingatkan pentingnya manajemen tanggap bencana lantaran Indonesia masuk dalam negara rawan bencana di dunia. "Saya ingin mengingatkan kita semua, Indonesia masuk 35 negara rawan bencana. Kita menduduki rangking tinggi negara rawan bencana," ungkapnya.
Untuk itu, dia berharap, semua pihak memperhatikan tata ruang dalam membuat grand design, tidak hanya sibuk membuat aturan, tapi yang juga penting adalah pelaksanaan di lapangan. Presiden menyatakan, kebijakan mengurangi risiko bencana harus terintegrasi."Apa yang di hulu, tengah, pinggir, tidak boleh ada ego sektoral, ego daerah. Manajemen tanggap darurat penting sekali dalam menangani bencana. Harus terus diperbaiki," pesannya.
Adapun daerah penerima penghargaan lainnya, yaitu Provinsi Papua Barat, Kota Ambon, Kab. Aceh Besar, Provinsi NTB, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Kupang.
(责任编辑:焦点)
- Elnusa Petrofin Hijaukan Jalur Distribusi Energi dengan Menanam 9.292 Pohon
- Pernah Coba Jalan Mundur? Ternyata Manfaatnya Tak Main
- Besok Sidang Isbat Idul Adha 2024, Kemenag Ungkap Pantauan Hilal di 114 Titik
- Waspada, Jangan Langsung Sentuh 5 Benda Ini Saat Masuk Kamar Hotel
- BIN Gelar Rapid Test Massal di Pasar Ciawi, 5 Dinyatakan Reaktif
- Pakar Penerbangan Ungkap Kursi Mana yang Paling Aman di Pesawat
- Wanita yang Jasadnya Ditemukan dalam Koper Sempat Cekcok dengan Pelaku Usai Bersetubuh
- NasDem Terima Rp860 Juta Plus Sembako
- Uang Rakyat Melayang Rp2,6 T Gegara Scam, OJK Perketat Pengawasan
- Gapai Kemuliaan Roadshow Bicara soal Cara Memilih Pemimpin dalam Islam
- Diisukan Bakal Jadi Penasihat Prabowo, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden Sampai 6 Bulan Lagi, lho
- Program Unggulan Prabowo jadi Faktor Pendorong APBN Surplus Rp 4,3 Triliun
- Duh!! Dari Hasil Studi, Warganya Anies Gak Siap Hadapi New Normal
- Rekomendasi 10 Lokasi Seru buat Malam Tahun Baru 2024 di Jakarta
- Driver Ojol Kena Tembak oleh Anak Buah John Kei
- Sebagai Presiden Terpilih, Prabowo dan Megawati Direncakan Segera Bertemu
- vivo V50 Series, Smartphone dengan Fitur Pas untuk Liburan dan Petualangan Alam
- NasDem Terima Rp860 Juta Plus Sembako
- FOTO: Perayaan 12 Tahun Sekali Maha Kumbh Mela, Magnet Wisata India
- Indonesia Siap Hadapi Audit ICAO 2025, Ditjen Hubud Mulai Audit Internal Keselamatan Penerbangan