APBN Tak Cukup, TP Rachmat Bantu Negara Sediakan Hunian Rakyat
Di tengah keterbatasan anggaran negara untuk pembangunan perumahan rakyat, perusahaan besar mulai menunjukkan komitmennya melalui skema Corporate Social Responsibility(CSR). Salah satu yang menonjol adalah PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG), perusahaan milik pengusaha nasional TP Rachmat, yang secara resmi mengalokasikan dana CSR untuk sektor perumahan.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam rapat bersama DPR. Ia menyebut TAPG sebagai contoh konkret dunia usaha yang berperan aktif membantu pemerintah dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
“Perusahaan Triputra milik Bapak TP Rachmat melalui RUPS-nya sudah memutuskan secara resmi mengalokasikan anggaran CSR untuk perumahan. Ini contoh perusahaan besar yang memiliki komitmen terhadap masalah perumahan rakyat,” ujar Maruarar, Senin (29/5/2025).
Baca Juga: Emiten Sawit Tp Rachmat (TAPG) Kantongi Rp195,35 Miliar dari Dividen Anak Usaha
Langkah TAPG dinilai sebagai bagian dari terobosan yang tengah didorong Kementerian PKP untuk mengatasi tantangan besar dalam penyediaan perumahan, mengingat hanya sekitar 9% kebutuhan pendanaan dapat dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya, sekitar 91%, harus dicari melalui sumber pembiayaan alternatif, termasuk investasi swasta dan CSR.
Maruarar menegaskan pihaknya terus melakukan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan besar, terutama yang terdaftar di pasar modal, agar meniru langkah TAPG. Keterlibatan sektor swasta dinilai sangat krusial dalam mengatasi backlogperumahan nasional.
“Kami terus bergerilya agar semakin banyak perusahaan melakukan hal serupa. Ini bukan hanya soal tanggung jawab sosial, tapi investasi sosial jangka panjang,” tegasnya.
Baca Juga: Maruarar Pasang Badan: 'Gagal 3 Juta Rumah? Saya Siap Di-reshuffle'
Langkah TAPG dinilai sebagai bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah dan swasta dapat menjadi solusi konkret dalam pembangunan perumahan rakyat.
Berdasarkan pantauan Warta Ekonomi, TAPG tidak merinci secara detail bentuk komitmennya terhadap program Kementerian PKP. Namun, berdasarkan keterbukaan informasi, perusahaan tersebut mencantumkan komitmen keberlanjutan melalui program sosial dan ketahanan pangan.
“Komitmen keberlanjutan perseroan tercermin dari berbagai upaya strategis yang selaras dengan amanat Asta Cita Pemerintah, salah satunya akan dilakukan melalui renovasi rumah dan penyediaan fasilitas sanitasi agar rumah layak huni,” kata Joni Tjeng, Corporate Secretary TAPG, dikutip Selasa (20/5/2025).
Tahun lalu, TAPG juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat di wilayah tersebut.
(责任编辑:知识)
- Berkenalan dengan Rina, Pramugari AI Korean Air yang Memukau
- FOTO: Cacar Monyet Menyerang Anak
- Ingin Awet Muda? Konsumsi 5 Makanan Sumber Kolagen Terbesar Ini
- Telan Rp836 Miliar, Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Jadi Sumber Air Minum di IKN
- Serba Pink di Laz Hotel Lazada Festival 12.12, Bukan Cuma Buat Cewek
- Harga Minyak Naik, Trump Larang Chevron Ekspor Minyak dari Venezuela
- Denda Hasil Putusan Perkara KPPU per 5 Desember 2023 Capai Rp58,007 M
- Diisukan Bakal Jadi Pendamping Anies di Pilgub Jakarta, Begini Respon Ida Fauziah
- Berapa Budget untuk Liburan ke Labuan Bajo? Simak Estimasi BIayanya
- Ungkapan Agus Rahardjo Dinilai Jadi Penghasut di Masa Kampanye Pilpres 2024
- Ungkapan Agus Rahardjo Dinilai Jadi Penghasut di Masa Kampanye Pilpres 2024
- Krishna Murti Singgung Penampilan Anang dan Ashanty usai Laga Timnas di GBK: Sangat Merusak Suasana
- Mengenal Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti yang Diberikan Jokowi ke 7 Satker Polri, Apa Itu?
- Awas Stem Cell Abal
- Jelang Masa Tenang dan Tungsura, Puadi Imbau Sentra Gakkumdu Tingkatkan Koordinasi
- Apa Itu Keracunan Sinar Matahari? Kenali Penyebab dan Gejalanya
- Studi Temukan Gen X dan Milenial Lebih Rentan Kena Kanker, Kok Bisa?
- Enak dan Kaya Nutrisi, Apakah Boleh Makan Pakcoy Setiap Hari?
- Daftar Lengkap Rotasi Polri dari Kapolda Hingga Kapolres, Jabatan Strategis Dirombak
- Kasus Honorer Fiktif, Gubernur Kepri Ngaku Diperiksa Polisi Sambil Ngopi dan Makan Sate